GAMBARAN UMUM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan PerlindunganAnak Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan PerlindunganAnak Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2017 Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksanan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak ;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak ;
  3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak ;
  4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak ;
  5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
  6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak ;

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut telah ditetapkan dengan strategi:

  1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung
  2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan
  3. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Dalam melaksanakan tugas dan upaya untuk mencapai tujuan telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

  1. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat;
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
  3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung;
  4. Mengoptimalkan peran organisasi perempuan dalam pembangunan;
  5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kampung;
  6. Meningkatkan layanan P2TP2A;
  7. Meningkatkan pengarusutamaan hak anak;
  8. Meningkatkan penanganan terhadap anak dan pertempuan korban kekerasan;
  9. Fasilitasitaman Pendidikan anak.